indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan umum segera mengeluarkan peraturan pembatasan dana kampanye, baik supaya partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya sejak parpol dinyatakan lulus verifikasi, ajaran tersebut dikeluarkan tapi hingga kini belum, tutur peneliti politik icw abdullah dahlan pada antara selama jakarta, jumat.
dia menilai peraturan itu bermanfaat karena parpol wajib melaporkan serta melaporkan dana kampanyenya, selain supaya memperjelas klausul mengenai dana kampanye bersifat publik di undang-undang.
misalnya perihal rekening tiap calon legislatif dan diwajibkan mencari pelaporan dana kampanye makanya objeknya bukan cuma parpol, katanya.
Informasi Lainnya:
- Merencanakan Desain Rumah
- Merencanakan Desain Rumah
- Merencanakan Desain Rumah
- Merencanakan Desain Rumah
menurut dia kalau dana kampanye caleg tidak ikut dilaporkan dengan demikian pelaporan dana kampanye partai belum memperlihatkan laporan sesungguhnya, dengan demikian beranjak masuk dana kampanye menjadi tidak terkontrol.
jangan hingga dana dari tindak pidana masuk agar pendanaan politik, katanya.
kpu sendiri tengah mempersiapkan regulasi dan membuat rekening dana kampanye calon anggota legislatif dan harus dibuka juga dilaporkan pembukuannya selama peraturan kpu tentang dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan ada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik kemarin.